Jumat, 22 Januari 2010

Emission intensity

Emission intensity

An emission intensity is the average emission rate of a given pollutant from a given source relative to the intensity of a specific activity; for example grams of carbon dioxide released per megajoule of energy produced, or the ratio of greenhouse gas emissions produced to GDP. Emission intensities are used to derive estimates of air pollutant or greenhouse gas emissions based on the amount of fuel combusted, the number of animals in animal husbandry, on industrial production levels, distances traveled or similar activity data. Emission intensities may also be used to compare the environmental impact of different fuels or activities. The related terms emission factor and carbon intensity are often used interchangeably, but "factors" exclude aggregate activities such as GDP, and "carbon" excludes other pollutants.

From http://en.wikipedia.org/

Minggu, 17 Januari 2010

Demand Responsive Transit Exchange

Just as in financial world there are stock exchanges, Commodities Exchanges and Bond Exchanges, there also now exists a Demand Responsive Transit Exchange.

A DRT Exchange exists to provide a measure of liquidity in the transit markets, which will better serve all participants.

A Demand Responsive Transit Market is a system for effecting the purchase and sale of transit fulfillment using supply and demand to eventually set the price. Wholesale transactions in transit can then be cleared and settled by the Demand Responsive Transit Exchange Operator or a special-purpose independent entity charged exclusively with that function.

Much in the same way as the electricity market became deregulated and allowed for innovation in financial instruments, a full feldged DRT Exchange will allow many new innovations to flourish.

History of the Demand Responsive Transit Exchange

The concept of the DRT Exchange was first coined by technology thinktank Crane Dragon, after having noticed that mathematical models for Credit Contagion also similaly described the event where 2 people who do not know each other travel to and from the same general localities at around the same time each day. They are closely correlated in their transit behaviour but do not know it. Much in the same way as when a large company files for bankruptcy, there are many other companies who will be adversely affected even if on the surface they seem to be unrelated. A matrix to represent these correlations would assist greatly in risk management.

From http://en.wikipedia.org/

Akankah Teknologi 4G Sukses di Indonesia?

Indonesia akan menyambut teknologi WiMax dan LTE. Teknologi 3G saja disebut-sebut operator belum menikmati hasilnya dengan maksimal. Lalu apakah 4G akan berhasil? Ada dua teknologi yang bersaing untuk menjadi 4G yaitu WiMax dan LTE (Long Term Evolution). Namun jika merujuk persyaratan IMT-Advance, kedua teknologi ini tidak bisa disebut sebagai 4G.

Yohanes Denny Strategic Intelligence Nokia Siemen Network mengatakan LTE adalah pre-4G karena tidak sepenuhnya comply dengan persyaratan IMT-Advance yang merupakan konsep standarisasi 4G.

Sementara WiMax juga tidak bisa dikategorikan sebagai teknologi 4G. Meskipun dari sisi kemampuan berupaya menyediakan spesifikasi ultra-broadband, tapi WiMax belum dinyatakan lolos dari requirements IMT-Advance.

Sementara parameter yang dipersyaratkan IMT-Advance & ITU (International Telecommunication Union ) 4G di antaranya harus memiliki peak data rata-rata 100 Mbit/s untuk yang sifatnya mobile. Sedangkan yang mobilitasnya terbatas atau nomadic harus memiliki kecepatan hingga 1 Gbit/s. Sementara bandwidth harus mencapai setidaknya 40 MHz.

Selain itu juga harus memiliki kemampuan komprehensif dan solusi berdasarkan IP (internet protocol) yang secure untuk menyediakan IP telephony, akses internet ultra broadband, layanan game, atau streaming HDTV multimedia.

Lalu bagaimana potensi teknologi WiMax dan LTE ini di Indonesia? Managing Director WiMAX Southeast Asia, Intel Corporation Werner Sutanto mengatakan 2010 merupakan tahun yang tepat untuk mengimplementasikan WiMAX terutama di Indonesia.

Ia memberikan alasan penetrasi broadband di Indonesia masih sangat rendah. Penetrasi broadband di rumah tangga masih kurang dari 2% dan kurang dari 0,5% dari total populasi. Sementara pengguna internet Indonesia diperkirakan telah mencapai 30 juta.

Padahal broadband telah terbukti sebagai salah satu faktor pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Karena keterbatasan kabel tembaga untuk DSL dan perangkat broadband lainya di Indonesia, maka wireless broadband berupa WiMAX merupakan hal yang paling ideal.

Sementara dari sisi market, Indonesia sudah sangat siap menerima WiMax. Werner menyebut ada tiga faktor yang menjadi indikator utama potensi market WiMax di Indonesia. Ketiganya yakni, rendahnya penetrasi broadband, tingginya pengguna internet, serta tingginya pertumbuhan konsumsi PC atau notebook.

"Menurut hasil studi McKinsey di 2009, untuk setiap 10% pertumbuhan penetrasi broadband rata-rata menghasilkan 0,6% pertumbuhan GDP. Jadi hasilnya sangat signifikan," ujarnya.

Lalu bagaimana dengan teknologi pesaing WiMax, LTE? Industry Manager Asia Pacific ICT Practice Frost & Sullivan, Marc Einstein kepada INILAH.COM mengatakan Indonesia masih belum perlu LTE. Hal itu karena pasar yang telah dicakup 3G baru mencapai 10%. Sementara jaringan 3G akan terus berkembang dalam hal jangkauan, serta kecepatan juga terus diupgrade.

Ia menilai penerapan LTE akan mengalami hambatan besar jika pemerintah tidak cukup memberikan frekuensi . Selain itu layanan ini memerlukan capex (belanja modal) awal yang tinggi, termasuk harga perangkat yang sangat mahal.

Sementara yang potensial untuk layanan LTE adalah untuk video streaming dan download. Selain itu juga membuka berbagai aplikasi baru misalnya dalam hal kesehatan, otomotif, logistik dan industri. "Layanan LTE akan menjadi mainstream di Indoensia. Karena LTE akan berkembang sebagai standar selular global," kata Marc.

Namun Marc mengingatkan beberapa hal perlu dicermati sebelum implementasi LTE. Indonesia, menurutnya harus menunggu beberapa tahun ke depan sebelum meluncurkan LTE untuk mendapat keuntungan dari biaya yang lebih murah.

"Pemerintah tidak perlu memaksakan agar LTE tersedia lebih cepat," imbuhnya. Ia menilai LTE tidak akan tersedia di Indonesia hingga 2013. "Market share akan kurang dari 5%," imbuhnya.

Pengurus Mastel (Masyarakat Telematika Indonesia) Mas Wigrantoro Roes Setiyadi menilai implementasi WiMax akan berjalan lambat. Hal itu karena pemerintah masih ngotot dengan standar 16d dan tidak ada kelonggaran ketentuan TKDN (tingkat kandungan dalam negeri).

"Bagi saya Indonesia harus tegas dalam menerima berbagai jenis teknologi baru. Peran pemerintah hanya pada spektrum mana operator bekerja termasuk perizinannya. Dengan jelasnya posisi pemerintah dan operator, maka konsumen yang paling diuntungkan karena kualitas layanan akan semakin baik," katanya.

Sementara Yohanes Denny mengatakan LTE masih mengalami kendala penerapan. Hal itu karena pemerintah sedang mengembangkan Wimax yang ingin lebih mengutamakan pengembangan konten lokal.

Dari sisi roadmap, Indonesia memiliki rencana 4G dan LTE. Namun saat ini pemerintah masih mengembangkan Wimax. Ia mengatakan pengembangan LTE lebih mudah, karena teknologi 3G tinggal menambah beberapa perangkat keras saja. "Dengan LTE akan lebih banyak daerah pedesaan (blank spot) bisa dipenuhi," ujarnya.

[Sumber: INILAH.COM]

Jumat, 15 Januari 2010

Cement kiln

Cement kiln

Cement kilns are used for the pyroprocessing stage of manufacture of Portland and other types of hydraulic cement, in which calcium carbonate reacts with silica-bearing minerals to form a mixture of calcium silicates. Over a billion tonnes of cement are made per year, and cement kilns are the heart of this production process: their capacity usually define the capacity of the cement plant. As the main energy-consuming and greenhouse-gas–emitting stage of cement manufacture, improvement of their efficiency has been the central concern of cement manufacturing technology.

From http://en.wikipedia.org/

Senin, 11 Januari 2010

Download Aplikasi Kumpulan Lyric Gratis


Download Aplikasi Kumpulan Lyric Gratis

Anda hobi bernyanyi...? tapi susah untuk menghafalkan lagu - lagu kesayangan anda. aplikasi ini cocok buat anda. dan gratis...!!!
Mobile book ini kami sediakan untuk anda yang gemar menyanyi, dengan memiliki ebook ini maka anda dapat dengan mudah untuk megingat dan menghafalkan lagu-lagu yang anda sukai. Dimanapun dan kapanpun anda 

dapat membukannya selagi anda masih membawa ponsel anda. silahkan download sekali lagi Gratis tis tis...tissss...!!!


Jumat, 08 Januari 2010

Carbon monitoring

Carbon dioxide monitoring refers to tracking how much carbon dioxide is produced by particular activity at a particular point in time. For example, it may refer to tracking carbon dioxide emissions from land use change, such as deforestation or agriculture, or from burning fossil fuels, whether in a power plant, automobile, or other device. Because carbon dioxide is the most common of the greenhouse gasses causing global warming, monitoring carbon emissions is widely seen as crucial to any effort to reduce emissions and thereby slow climate change. Monitoring carbon emissions is key to the cap-and-trade program currently being used in Europe, and will be necessary for any such program that may be launched in the United States. The lack of reliable sources of consistent data on carbon emissions is a significant barrier to efforts to reduce emissions. Sources of such emissions data include:

Carbon Monitoring for Action (CARMA)- An online database provided by the Center for Global Development, that includes plant-level emissions for more than 50,000 power plants and 4,000 power companies around the world, as well as the total emissions from power generation of countries, provinces (or states), and localities. Carbon emissions from power generation account for about 25 to 30 percent of all global CO2 emissions. Similar databases do not yet exist for other emissions sources.

From http://en.wikipedia.org/

Rabu, 06 Januari 2010

AP 42 Compilation of Air Pollutant Emission Factors

AP 42 Compilation of Air Pollutant Emission Factors

The AP 42 Compilation of Air Pollutant Emission Factors, was first published by the U.S. Public Health Service in 1968. In 1972, it was revised and issued as the second edition by the U.S. Environmental Protection Agency (EPA). In 1985, the subsequent fourth edition was split into two volumes. Volume I includes stationary point and area source emission factors, and Volume II includes mobile source emission factors. Volume I is currently in its fifth edition and is available on the Internet. Volume II is no longer maintained as such, but roadway air dispersion models for estimating emissions from onroad vehicles and from non-road vehicles and mobile equipment are also available on the Internet.

In routine common usage, Volume I of the emission factor compilation is very often referred to as simply AP 42.

Introduction

Air pollutant emission factors are representative values that attempt to relate the quantity of a pollutant released to the ambient air with an activity associated with the release of that pollutant. These factors are usually expressed as the weight of pollutant divided by a unit weight, volume, distance, or duration of the activity emitting the pollutant (e.g., kilograms of particulate emitted per megagram of coal burned). Such factors facilitate estimation of emissions from various sources of air pollution. In most cases, these factors are simply averages of all available data of acceptable quality, and are generally assumed to be representative of long-term averages.

The equation for the estimation of emissions before emission reduction controls are applied is:

E = A × EF

and for emissions after reduction controls are applied:

E = A × EF × (1-ER/100)

where:
E = emissions, in units of pollutant per unit of time
A = activity rate, in units of weight, volume, distance or duration per unit of time
EF = emission factor, in units of pollutant per unit of weight, volume, distance or duration)
ER = overall emission reduction efficiency, in %

Emission factors are used by atmospheric dispersion modelers and others to determine the amount of air pollutants being emitted from sources within industrial facilities.

Chapters in AP 42, Volume I, Fifth Edition

Chapter 1 External Combustion Sources
Chapter 2 Solid Waste Disposal
Chapter 3 Stationary Internal Combustion Sources
Chapter 4 Evaporation Loss Sources
Chapter 5 Petroleum Industry
Chapter 6 Organic Chemical Process Industry
Chapter 7 Liquid Storage Tanks
Chapter 8 Inorganic Chemical Industry
Chapter 9 Food and Agricultural Industries
Chapter 10 Wood Products Industry
Chapter 11 Mineral Products Industry
Chapter 12 Metallurgical Industry
Chapter 13 Miscellaneous Sources
Chapter 14 Greenhouse Gas Biogenic Sources
Chapter 15 Ordnance Detonation
Appendix A Miscellaneous Data & Conversion Factors
Appendix B.1
Particle Size Distribution Data and Sized Emission Factors
for Selected Sources
Appendix B.2 Generalized Particle Size Distributions
Appendix C.1 Procedures for Sampling Surface/Bulk Dust Loading
Appendix C.2
Procedures for Laboratory Analysis of Surface/Bulk Dust
Loading Samples

Chapter 5, Section 5.1 "Petroleum Refining" discusses the air pollutant emissions from the equipment in the various refinery processing units as well as from the auxiliary steam-generating boilers, furnaces and engines, and Table 5.1.1 includes the pertinent emission factors. Table 5.1.2 includes the emission factors for the fugitive air pollutant emissions from the large wet cooling towers in refineries and from the oil/water separators used in treating refinery wastewater.

The fugitive air pollutant emission factors from relief valves, piping valves, open-ended piping lines or drains, piping flanges, sample connections, and seals on pump and compressor shafts are discussed and included the report EPA-458/R-95-017, "Protocol for Equipment Leak Emission Estimates" which is included in the Chapter 5 section of AP 42. That report includes the emission factors developed by the EPA for petroleum refineries and for the synthetic organic chemical industry (SOCMI).

In most cases, the emission factors in Chapter 5 are included for both uncontrolled conditions before emission reduction controls are implemented and controlled conditions after specified emission reduction methods are implemented.

Chapter 7 "Liquid Storage Tanks" is devoted to the methodology for calculating the emissions losses from the six basic tank designs used for organic liquid storage: fixed roof (vertical and horizontal), external floating roof, domed external (or covered) floating roof, internal floating roof, variable vapor space, and pressure (low and high). The methodology in Chapter 7 was developed by the American Petroleum Institute in collaboration with the EPA.

The EPA has developed a software program named "TANKS" which performs the Chapter 7 methodology for calculating emission losses from storage tanks. The program's installer file along with a user manual, and the source code are available on the Internet.

Chapters 5 and 7 discussed above are illustrative of the type of information contained in the other chapters of AP 42. It should also be noted that many of the fugitive emission factors in Chapter 5 and the emissions calculation methodology in Chapter 7 and the TANKS program also apply to many other industrial categories besides the petroleum industry.

Estimating Air Emissions associated with Fossil Fuels and Stored Materials

The only emissions monitored are those associated with the burning of fossil fuels and the storage of some materials which generate toxic emissions. kWh are not monitored for emissions, and the discussion in this section does not address electricity.

There are three ways to monitor emissions of air contaminants:

* Annual or Biannual stack tests. This is a very expensive option.
* Continual Emissions Monitoring systems (CEM systems). This is also an expensive option.
* Parametric Monitoring, also known as AP42. This method converts fuel and electricity usage into emissions amounts using EPA emissions factors. This is the least expensive and most common method.
* The EPA usually will accept emissions data gathered using the AP42 method. However these emissions factors are averages and are based upon older less efficient equipment and may err on the high side. As a result some may choose alternative methods of tracking emissions. AP42 Emissions Factors for fossil fuels can be downloaded from the EPA website.

Estimating Air Emissions associated with Electricity Usage

The EPA does not offer AP42 factors that convert kWh into emissions. Although the generation of electricity is often associated with pollutants fouling the air, this is not always the case. Electricity generation using Nuclear, Solar, Wind and Hydro does not pollute the air at all. Depending upon the hour of the day, the electricity used by an office building may come from Coal and Natural Gas which foul the air, or Nuclear, Solar or Hydro, which do not.

There are a few lists of emissions factors that convert kWh into likely amounts of emissions. The Department of Energy offers emissions factors that convert electricity into emissions. However, the Leonardo Academy produced a more substantial list of emissions (CO2, VOCs, NOX, CO, SO2, PM10, Mercury, Cadmium and Lead) factors for the EPA in 1998, that Leonardo updates yearly using EPA Data. These emission factors are listed by State. Although there is no consensus on statewide emissions factors for electricity, reasonable estimates can be found using these factors.

From http://en.wikipedia.org/

Sabtu, 02 Januari 2010

10:10

10:10

10:10 is a British climate change campaign for a 10% reduction in carbon emissions in 2010. The project aims to demonstrate public support, apply pressure to the government to commit to national cuts, and set a precedent for the UN Climate Change Conference in Copenhagen in December. The Guardian reports it has attracted diverse support from 35,000 individuals, businesses and organisations, such as Gordon Brown, Microsoft UK, local councils, universities, and The Guardian newspaper.

It was founded in September 2009 by Franny Armstrong, director of The Age of Stupid, with the aim of capturing the public imagination using individual action in a way similar to the Make Poverty History campaign.

Background

After producing climate change film Age of Stupid, Armstrong recollects being asked by people what they should do themselves for climate sustainability. 10:10 aims to further and demonstrate a cultural change towards environmental sustainability. This is being done in preparation for the UN Climate Change Conference in Copenhagen in December of this year. By documenting public support for UK cuts, Armstrong aims to "break the deadlock" of shifting carbon culpability in the directions of major players abroad.

Support

The campaign has attracted the support of major and diverse public figures and organisations, described by the Guardian as from a "cross-section" of UK society. On 18 October, the campaign had 35,000 individual supporters, 1,200 businesses and 850 other bodies including schools and hospitals. There had also been heavy media coverage around the launch date, and there have been regular articles about the campaign's progress published by The Guardian.

Politicians

The entire British cabinet, consisting of Gordon Brown and his senior ministers, committed to reduce their personal emissions by 10% in 2010, with David Cameron, the Conservative front bench, and Liberal Democrat leader Nick Clegg pledging equal support to the cause.

Since the Party conference season in 2009 when Nick Clegg and Ed Milliband urged the members of the Liberal Democrats and Labour party respectively to commit to the 10:10 cause, support within the political sphere has been steadily growing and to date over 150 Members of Parliament (MPs) have signed up. 10:10 also counts amongst its supporters 53 local councils, three British Embassies, nine Members of the Scottish Parliament (MSPs) and five Members of the European Parliament (MEPs).

On October 21, 2009 the Liberal Democrats put an Opposition Day motion before the House of Commons that sought to commit the entire UK government and public sector to the 10:10 campaign. The motion was defeated by 297 votes to 226 under heavy pressure from the government, but an amendment was passed that committed an additional £20m to help government departments to further reduce their emissions.

Celebrities

Dozens of high-profile individuals have signed up to the scheme. They include chefs Delia Smith and Hugh Fearnley-Whittingstall, fashion designers Vivienne Westwood and Stella McCartney, TV & radio presenters Kevin McCloud and Sara Cox, writers Ian McEwan, Alain de Botton, Carol Ann Duffy and Simon Armitage, artist Anish Kapoor, comedian Rory Bremner, and actors Peter Capaldi, Samantha Morton and Colin Firth.

Individuals involved in politics who support 10:10 include climate change expert Nicholas Stern, former London mayor Ken Livingstone, leading sociologist Anthony Giddens, Liberty director Shami Chakrabarti, socialite and environmentalist Zac Goldsmith, and established campaigner Peter Tatchell.

Educational bodies

The 350 educational institutions signed up consist of large variety of groups, including primary schools and students' unions, as well as names such as King's College London, the University of Edinburgh,, the University of Liverpool, the University of Westminster, the Science Museum and the Tate Modern art gallery.

Companies

These include Royal Mail, Microsoft, Tottenham Hotspur football club, the British Medical Journal, O2, the FTSE-100 listed insurance company Aviva and commercial property company Land Securities, B&Q, Bafta, Adidas, Pret A Manger, and the Guardian newspaper, which is engaged in a special partnership with the scheme.

Other organisations

These include several NHS trusts, Cheshire Police Constabulary, the Women's Institute the government Environment Agency watchdog, and the British Fashion Council. Faith groups have shown interest in the campaign, with the entire Methodist Church of Great Britain in support, and Quakers in Britain encouraging its members to sign up "as a matter of urgency".

10:10

Launch

On September 1, 2009, the campaign was launched at Tate Modern, London. Many high profile organisations and individuals had joined the advance sign-up and some of these were present at the launch. Stornoway and Reverend and the Makers played a free gig, which was compered by Sara Cox. Guests were able to sign up to the campaign using a bank of laptops and the first 3000 were given a free 10:10 tag. In addition, guests were given champagne donated by delivery-only supermarket Ocado, a 10:10 signatory.

Methods

The project has produced different guidance on how to cut emissions for individuals, businesses, educational bodies and other organisations. The Guardian has also published articles from various groups and people on how they plan to cut their emissions.

Action for individuals includes fewer plane journeys and lower heating, as well as changing light bulbs, replacing old fridges and freezers and turning appliances off. Supporters also have the suggestion to drive less, eat local and in-season fruit & veg (rather than meat or dairy), to buy long-lasting or second hand goods, as well as repairing and re-using old belongings, avoiding unnecessary packaging or products, cooking only what is needed, and reducing water usage.

The Royal Mail bid has become controversial, due to plans of an increase in its vehicles at the expense of foot or cycle transport, and its decision six years ago to halt railway transport of mail.

Tags

Like the white bands of the Make Poverty History campaign, 10:10 supporters can buy special tags to show their support. These tags are made from aluminium reclaimed from scrap aeroplanes. 150,000 have been produced from the plane involved in Flight 9, which was taken out of service. In addition to the small, personal tags, a larger version was produced for wall mounting.

From http://en.wikipedia.org/